IEBC meninjau peraturan nominasi – Standar
Politics

IEBC meninjau peraturan nominasi – Standar

Komisi Pemilihan dan Batas Independen (IEBC) telah mulai meninjau peraturan pencalonan dan akan mulai mengeluarkan sertifikat kepada partai politik yang memenuhi syarat mulai minggu depan.

Ketua IEBC Wafula Chebukati mengatakan, komisi tersebut sedang mengkaji peraturan dan prosedur yang diajukan oleh 89 partai politik dan hanya akan menerbitkan sertifikat kepada partai-partai yang telah menetapkan aturan yang selaras dengan Konstitusi.

“Kami sudah meminta parpol untuk mengajukan aturan pencalonannya, tapi tidak memenuhi syarat dan harus mengajukan lagi. Kami sedang meninjaunya dan akan dapat menerbitkan sertifikat bagi mereka yang memenuhi persyaratan dalam waktu seminggu,” kata Chebukati.

IEBC merilis pedoman pencalonan partai baru pada 15 Oktober dan menolak daftar yang tidak sesuai dengan Konstitusi pada 11 November yang memaksa partai untuk kembali ke papan gambar.

Partai politik akan mencalonkan diri antara Januari dan 26 Mei tahun depan menjelang Pemilihan Umum 9 Agustus.

Ketua IEBC mendesak para politisi untuk tidak menempatkan negara dalam suasana kampanye dengan mengatakan pemilihan masih beberapa bulan lagi.

IEBC dan Komite Keadilan dan Hukum Majelis Nasional (JLAC) yang dipimpin oleh Muturi Kigano kemarin bersembunyi di sebuah hotel Mombasa mempertimbangkan RUU Undang-Undang (Amandemen) Pemilu 2021 yang diusulkan yang bertujuan untuk menyelaraskan undang-undang pemilu.

“Kami di sini untuk membahas hal-hal yang perlu dan mendesak dalam persiapan pemilu berikutnya. Amandemen yang akan kami buat akan membantu menyelaraskan proses pemilihan, ”kata Chebukati.

Bos IEBC mencatat bahwa belum ada kandidat dan tidak baik bagi politisi untuk memulai kampanye lebih awal.

Chebukati mengatakan periode kampanye resmi akan berlangsung selama 120 hari menuju pemilihan umum.

“Kami mendorong politisi untuk tidak terlibat dalam kampanye mereka. Mereka seharusnya tidak membuat negara dalam suasana pemilihan karena waktunya belum tiba, ”katanya.

Ia mengungkapkan, soal kampanye awal juga sedang dibahas dalam forum tersebut.

Mr Kigano menyesalkan bahwa tidak ada undang-undang yang ketat untuk membatasi kampanye awal di negara ini.

Dia mencatat bahwa akan sulit untuk menghentikan kampanye karena kebebasan berbicara diabadikan dalam Konstitusi.

“Kami tidak memiliki undang-undang yang ketat untuk membatasi kampanye awal karena kami memiliki kebebasan berbicara untuk semua orang,” katanya.

Kigano mengatakan undang-undang harus sesuai dengan Konstitusi dan sejalan dengan persiapan pemilu.

“Kami di sini untuk melihat amandemen undang-undang pemilu yang mendesak agar sesuai dengan Konstitusi menjelang Pemilu mendatang dan pemilu mendatang,” kata legislator Kiharu.

Kedua tim diharapkan untuk menyelesaikan review proposal hari ini.

Posted By : hongkong prize